PIKIRANMERDEKANEWS.COM, JAKARTA – Forum Mahasiswa Nusantara menggelar diskusi bertajuk “Tinjauan Solutif Dua Tahun Pemerintahan & Resolusi” untuk mengevaluasi arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Diskusi tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari transparansi anggaran pendidikan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga supremasi hukum dan kesejahteraan masyarakat.
Forum ini menjadi ruang bagi mahasiswa dan kalangan akademisi untuk menyampaikan pandangan kritis terhadap kebijakan pemerintah sekaligus merumuskan alternatif solusi yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Koordinator Daerah BEMNUS DKI Jakarta, Sandroin Labada, menegaskan bahwa evaluasi pemerintahan harus didasarkan pada manfaat nyata kebijakan bagi masyarakat. Menurutnya, besarnya anggaran dan banyaknya program pemerintah perlu diimbangi dengan transparansi penggunaan dana, ketepatan sasaran, serta pertanggungjawaban yang dapat diakses publik.
Ia menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran pendidikan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan perluasan akses pendidikan yang terjangkau. Selain itu, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai membutuhkan pengawasan serius, baik dari sisi penganggaran maupun implementasi di lapangan, agar tujuan program dapat tercapai secara efektif dan akuntabel.
Sandroin juga menekankan perlunya keterbukaan dalam penyusunan regulasi, termasuk kebijakan reforma agraria dan perampasan aset. Menurutnya, setiap kebijakan harus disusun melalui proses yang transparan, menjunjung keadilan, melindungi hak masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Dalam pandangannya, pendidikan, hukum, dan kesehatan merupakan tiga sektor penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Pemerataan pelayanan publik juga harus diperkuat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih membutuhkan peningkatan fasilitas serta akses terhadap layanan dasar.
Mahasiswa Diminta Kawal Kebijakan Pemerintah Berbasis Data
Ketua DPC PERMAHI Jakarta Timur, Reinnel Lailossa, menyampaikan bahwa evaluasi terhadap pemerintahan merupakan bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Presiden dan wakil presiden memperoleh mandat dari rakyat sehingga janji politik perlu dinilai berdasarkan realisasi kebijakan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Reinnel menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agent of change dan agent of control dalam mengawal jalannya pemerintahan. Namun, kritik terhadap kebijakan publik tidak cukup hanya disampaikan melalui demonstrasi atau penolakan.
Ia menilai gerakan mahasiswa perlu diperkuat dengan kajian ilmiah, data yang dapat diverifikasi, landasan hukum yang jelas, serta alternatif solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa dapat memberikan kontribusi yang lebih substantif dalam mendorong perbaikan kebijakan negara.
Reinnel turut menyoroti pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk MBG dan KDMP. Ia juga menekankan pentingnya keseriusan dalam menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat.
Menurutnya, berbagai persoalan publik harus ditangani secara konsisten melalui langkah konkret dan mekanisme pengawasan yang efektif, bukan dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas.
Supremasi Hukum dan Pemberantasan Korupsi Jadi Perhatian
Pemateri lainnya, Piere A.L. Lailossa, S.H., M.H., menyoroti pentingnya supremasi hukum, pemberantasan korupsi, perlindungan hak asasi manusia, serta penguatan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan.
Ia mengingatkan bahwa penegakan hukum harus berjalan secara adil dan tidak tebang pilih. Di sisi lain, mahasiswa perlu menjaga independensi gerakan agar tetap mampu menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan.
Piere juga menekankan pentingnya peningkatan literasi politik di kalangan mahasiswa dalam menghadapi dinamika demokrasi nasional, termasuk menjelang Pemilu 2029. Pemahaman terhadap sistem ketatanegaraan, regulasi, dan proses politik dinilai penting agar gerakan mahasiswa dapat bersikap kritis sekaligus bertanggung jawab.
Kesejahteraan Rakyat Harus Jadi Tolok Ukur Keberhasilan Pemerintahan
Presiden BEM STPI, Krisantus Turnip, menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari terlaksananya program kerja atau besarnya anggaran yang dialokasikan.
Menurutnya, ukuran utama keberhasilan pemerintah adalah sejauh mana kebijakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas pendidikan, serta memastikan manfaat anggaran negara dirasakan secara merata.
Ia menilai setiap program pemerintah harus dievaluasi berdasarkan hasil yang dicapai, efektivitas pelaksanaan, dan dampaknya terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian administratif, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan rakyat.
Diskusi tersebut turut mengangkat prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Para pemateri menekankan bahwa prinsip kedaulatan rakyat harus tercermin dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kebijakan publik, serta penegakan hukum yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.
Forum Mahasiswa Nusantara Dorong Evaluasi Pemerintahan Berkelanjutan
Melalui diskusi “Tinjauan Solutif Dua Tahun Pemerintahan & Resolusi”, Forum Mahasiswa Nusantara menegaskan pentingnya menjaga independensi dan daya kritis mahasiswa dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan.
Evaluasi terhadap kebijakan negara dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kajian berbasis data, diskusi terbuka, pengawasan publik, serta gerakan mahasiswa yang terorganisasi.
Mahasiswa diharapkan tidak hanya berperan sebagai pihak yang menyampaikan kritik, tetapi juga mampu menawarkan gagasan dan solusi konstruktif untuk menjawab berbagai persoalan bangsa.
Dengan pengawasan yang konsisten dan partisipasi publik yang kuat, kebijakan pemerintah diharapkan semakin transparan, tepat sasaran, serta berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
