Kegiatan ini menjadi ruang dialog bagi mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil untuk membahas sekaligus mengawal berbagai kebijakan dan program pemerintah. Melalui forum tersebut, JAGAKARTA mendorong masyarakat agar tidak hanya mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat, tetapi juga berperan aktif memberikan kritik dan masukan terhadap pelaksanaannya.
JAGAKARTA menilai keberhasilan kebijakan publik tidak cukup diukur dari keberadaan program maupun pencapaian administratif. Lebih dari itu, setiap kebijakan harus memenuhi prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, serta ketepatan sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam forum JAGA WACANA, terdapat lima isu strategis yang menjadi perhatian, yakni keadilan ekologis, tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), demokrasi pendidikan, kedaulatan ekonomi desa, serta reformasi pemberantasan korupsi melalui percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Pada isu keadilan ekologis, JAGAKARTA mendorong penguatan langkah pencegahan kerusakan lingkungan, peningkatan pengawasan, koordinasi antarlembaga, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyebabkan maupun berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
Sementara terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), JAGAKARTA menekankan pentingnya pelaksanaan program secara tepat sasaran, transparan, berkualitas, dan bebas dari penyimpangan. Organisasi ini juga mendorong pemberdayaan masyarakat sipil serta menyampaikan pandangan agar pengelolaan program tersebut tidak berada di bawah kendali TNI maupun Polri.
Dalam sektor pendidikan, JAGAKARTA menyoroti pentingnya demokrasi pendidikan yang menjamin akses pendidikan secara adil, terjangkau, berkualitas, dan partisipatif. Pendidikan harus tetap diposisikan sebagai hak masyarakat dan tidak boleh terjebak dalam praktik komersialisasi yang berpotensi memperlebar kesenjangan sosial.
Adapun dalam isu kedaulatan ekonomi desa, JAGAKARTA menegaskan bahwa masyarakat sipil harus menjadi subjek utama dalam pembangunan ekonomi desa. Penguatan Koperasi Desa Merah Putih dinilai perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipasi, transparansi, demokrasi ekonomi, dan keberlanjutan, tanpa dominasi institusi keamanan.
Pada aspek pemberantasan korupsi, JAGAKARTA turut mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Namun, proses pembentukan regulasi tersebut harus tetap membuka ruang partisipasi publik yang bermakna.
Koordinator Isu dan Massa Aksi JAGAKARTA, Zidan Haris, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung berbagai program pemerintah dengan tetap memberikan sejumlah catatan kritis sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik.
“Kami menyatakan sikap mendukung program pemerintah dengan sejumlah catatan kritis. Setiap kebijakan dan program pemerintah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta dilaksanakan secara efektif, transparan, akuntabel, inklusif, dan tepat sasaran. Masyarakat bukan sekadar penerima manfaat, melainkan subjek demokrasi yang memiliki hak untuk mengetahui, mengawasi, mengkritisi, memberikan masukan, serta terlibat dalam evaluasi kebijakan publik,” ujar Zidan.
Melalui penyelenggaraan JAGA WACANA, JAGAKARTA berharap tercipta ruang diskusi publik yang konstruktif sekaligus memperkuat kesadaran kritis mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil dalam mengawal jalannya pemerintahan.
JAGAKARTA menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan upaya mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Menjaga Wacana. Merawat Nalar Kritis. Menggerakkan Gagasan.”
Jaringan Gerakan Lingkar Jakarta (JAGAKARTA)
Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Indonesia!
