PIKIRANMERDEKANEWS.COM, Jakarta – Robinson Napitupulu menegaskan bahwa Denny Indrayana sebaiknya bersikap realistis dan tidak memaksakan tuntutan agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurut Robinson, setiap tuntutan terkait jabatan wakil presiden harus didasarkan pada ketentuan konstitusi dan hukum yang berlaku.
Dalam keterangannya pada Rabu (14/10/2026), Robinson menilai bahwa persoalan yang berkaitan dengan ijazah Gibran harus dilihat berdasarkan fakta hukum dan amar putusan lembaga peradilan yang berwenang.
Ia berpendapat, apabila gugatan yang diajukan telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), penolakan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Gibran harus diberhentikan dari jabatannya sebagai wakil presiden.
“Denny Indrayana sebaiknya realistis, jangan memaksakan diri untuk meminta Gibran mundur dari jabatan sebagai wakil presiden. Jika gugatannya ditolak, tentu harus dilihat apa amar putusannya dan apa akibat hukumnya. Tidak bisa serta-merta dijadikan alasan untuk memakzulkan Gibran,” ujar Robinson.
Menurut Robinson, pemberhentian wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan atau perbedaan pendapat politik. Proses tersebut harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ia juga mengingatkan bahwa Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai Wakil Presiden RI bersama Presiden Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024. Pasangan tersebut memperoleh sekitar 58,59 persen suara sah nasional berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Robinson menilai, mandat yang diberikan rakyat melalui pemilihan umum harus dihormati selama tidak ada dasar hukum dan proses konstitusional yang sah untuk mengakhiri jabatan tersebut.
“Gibran telah dipilih oleh rakyat Indonesia dalam Pilpres 2024. Karena itu, persoalan pemberhentian harus mengacu pada konstitusi, bukan semata-mata pada tuntutan atau tekanan politik,” katanya.
SOKSI Tegaskan Sikap Taat Asas dan Taat Hukum
Lebih lanjut, Robinson menyampaikan bahwa SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) menjunjung tinggi prinsip taat asas dan taat hukum dalam menyikapi dinamika politik nasional.
Ia menyatakan dukungan terhadap Gibran Rakabuming Raka untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden sesuai dengan amanat konstitusi.
Robinson juga menyebut bahwa lima juta kader SOKSI di seluruh Indonesia mendukung Gibran sebagai Wakil Presiden RI. Pernyataan mengenai jumlah kader dan dukungan tersebut merupakan keterangan yang disampaikan Robinson.
Menurutnya, perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, setiap persoalan yang menyangkut jabatan publik harus diselesaikan melalui jalur hukum dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh konstitusi.
Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan argumentasi hukum yang jelas serta menghormati proses demokrasi yang telah berlangsung.
Soroti Kisah Gibran Saat Menunaikan Ibadah di Tanah Suci
Dalam keterangannya, Robinson juga menyinggung kisah mengenai Gibran ketika keluar dari Ka’bah. Ia menyebut adanya pandangan dari Gus Nahal yang menafsirkan wajah Gibran terlihat bersinar saat itu sebagai tanda bahwa kelak Gibran berpotensi menjadi pemimpin di negeri ini.
Robinson menyampaikan kisah tersebut sebagai bagian dari pandangannya mengenai perjalanan dan masa depan politik Gibran.
Meski demikian, penilaian mengenai tanda-tanda spiritual atau pertanda kepemimpinan merupakan pandangan personal yang tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menentukan keabsahan jabatan seseorang.
Bagi Robinson, hal yang paling penting adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi, hukum, serta prinsip demokrasi.
Ia menegaskan kembali bahwa SOKSI mengedepankan sikap taat asas dan taat hukum dalam menyikapi berbagai polemik politik nasional, termasuk tuntutan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
“Prinsipnya, SOKSI taat asas dan taat hukum. Setiap persoalan harus diselesaikan berdasarkan aturan yang berlaku,” pungkasnya.












