PIKIRANMERDEKANEWS.COM, JAKARTA – Maraknya kasus kebocoran data nasabah perbankan dan pelanggan layanan digital menjadi peringatan serius bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan digital. Ekonom Pancasila, Agus Rizal, menilai persoalan keamanan data tidak lagi dapat dipandang sebagai insiden teknologi semata, melainkan sudah menjadi persoalan struktural yang berkaitan dengan kedaulatan ekonomi dan perlindungan masyarakat.
Agus Rizal menyoroti sejumlah kasus kebocoran data yang terjadi di berbagai negara, termasuk laporan kebocoran sekitar 25.000 data nasabah Bank Shinhan pada 30 September serta 3.897 data nasabah bank terbesar India yang dikabarkan beredar di dark web.
Di Indonesia, perhatian publik juga tertuju pada dugaan kebocoran data nasabah Bank Jatim dan kasus bocornya sekitar 5,7 juta data pelanggan Fore yang mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan langkah penegakan aturan.
Tekanan ancaman siber di Indonesia juga tergambar dari dashboard FortiGuard Labs per 7 November 2026 yang mencatat sekitar 350.600 aktivitas ancaman siber dalam kurun waktu 24 jam.
Menurut Agus Rizal, rangkaian kejadian tersebut memperlihatkan bahwa keamanan data harus menjadi tanggung jawab utama institusi yang mengumpulkan dan menyimpan informasi masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa bantahan perusahaan terhadap dugaan kebocoran data perlu disertai pengujian independen agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai keamanan informasi pribadi mereka.
Dalam perspektif ekonomi politik, Agus Rizal mengaitkan persoalan tersebut dengan konsep *technofeudalism yang dipopulerkan ekonom Yanis Varoufakis. Konsep ini menggambarkan kondisi ketika infrastruktur teknologi, platform, dan data dikuasai segelintir pihak, sementara masyarakat menjadi pengguna yang bergantung pada layanan digital.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menciptakan ketimpangan kekuasaan karena masyarakat harus menyerahkan identitas, kebiasaan, hingga riwayat keuangan untuk memperoleh akses terhadap layanan perbankan, dompet digital, dan berbagai layanan publik.
Gagasan tersebut sejalan dengan Manifesto Ekonomi Konstitusi 1945 karya Ichsanuddin Noorsy dari Mazhab Tebet. Manifesto itu menempatkan data akurat dan aktual, frekuensi, serta ruang dirgantara sebagai sumber daya strategis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Agus Rizal menegaskan, negara perlu hadir melalui kebijakan yang memastikan penguasaan dan perlindungan sumber daya strategis tersebut tidak sepenuhnya diserahkan kepada kekuatan modal maupun korporasi digital.
Menurutnya, minimisasi pengumpulan data, enkripsi, audit keamanan berkala, keterbukaan kepada korban, serta pemberian sanksi tegas kepada pelaku pelanggaran harus menjadi bagian dari sistem perlindungan data nasional.
Gagasan mengenai kedaulatan digital dan Ekonomi Konstitusi tersebut akan diperdalam dalam pidato bertajuk Akar-Akar Budaya Ekonomi Konstitusi oleh Ichsanuddin Noorsy.
Kegiatan tersebut sekaligus dirangkai dengan peluncuran buku “Sekolah Kejeniusan Ekopol Konstitusi”, karya ekonom heterodoks di lingkungan Mazhab Tebet.
Acara akan digelar di Aula HB Jasin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, dengan melibatkan sekitar 200 ekonom heterodoks.
Melalui forum tersebut, para penggagas Ekonomi Konstitusi mengajak masyarakat dan kalangan ekonom memperkuat kembali pemikiran ekonomi berkeadilan yang berlandaskan UUD 1945.












