BeritaHukum & Kriminal

JAGAKARTA Adukan Dugaan Rangkap Jabatan Suyudi Ario Seto sebagai Kepala BNN dan Kapolri kepada Presiden Prabowo

×

JAGAKARTA Adukan Dugaan Rangkap Jabatan Suyudi Ario Seto sebagai Kepala BNN dan Kapolri kepada Presiden Prabowo

Sebarkan artikel ini
PIKIRANMERDEKANEWS.COM, JAKARTA – Jaringan Gerakan Lingkar Jakarta (JAGAKARTA) secara resmi menyampaikan pengaduan masyarakat kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait dugaan ketidakjelasan status jabatan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang disebut masih tercatat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), meskipun telah dilantik menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Pengaduan tersebut diserahkan secara langsung ke Sekretariat Negara pada Senin (16/11/2026) oleh Ketua Umum JAGAKARTA, Piere A.L. Lailossa, S.H., M.H., bersama jajaran pengurus. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal supremasi hukum, kepastian administrasi pemerintahan, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.

JAGAKARTA menilai terdapat sejumlah informasi dan publikasi kelembagaan yang memerlukan klarifikasi mengenai status jabatan Suyudi Ario Seto setelah dilantik sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026.

Ketua Umum JAGAKARTA, Piere A.L. Lailossa, menegaskan bahwa pengaduan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi individu tertentu, melainkan meminta pemerintah memastikan seluruh proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara berjalan sesuai ketentuan hukum.

“Kami bersama jajaran pengurus JAGAKARTA telah mendatangi Sekretariat Negara untuk menyerahkan secara langsung surat pengaduan kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional kami sebagai bagian dari masyarakat sipil untuk memastikan bahwa setiap penyelenggaraan kekuasaan negara berjalan sesuai prinsip legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas,” tegas Piere.

JAGAKARTA Pertanyakan Status Jabatan Suyudi Ario Seto di BNN

Berdasarkan dokumen dan informasi yang dihimpun JAGAKARTA, Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/TPA Tahun 2025.

Selanjutnya, pada 1 Oktober 2026, yang bersangkutan dilantik sebagai Kapolri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/POLRI Tahun 2026.

Namun, JAGAKARTA menemukan sejumlah publikasi kelembagaan BNN yang masih mencantumkan nama Suyudi Ario Seto sebagai Kepala BNN setelah pelantikannya sebagai Kapolri.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepastian administrasi pemberhentian dari jabatan Kepala BNN, termasuk kejelasan pejabat yang secara sah menjalankan kewenangan kepemimpinan di lembaga tersebut.

“Pertanyaan kami sederhana, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang serius. Apakah Presiden telah menerbitkan Keputusan Presiden tentang pemberhentian Suyudi Ario Seto sebagai Kepala BNN sebelum yang bersangkutan dilantik menjadi Kapolri? Jika sudah, kapan keputusan tersebut diterbitkan dan sejak kapan berlaku efektif? Kemudian, siapa yang secara sah menjalankan kewenangan Kepala BNN setelah pelantikan tersebut?” ujar Piere.

Menurut JAGAKARTA, persoalan ini perlu mendapat perhatian karena BNN dan Polri merupakan dua institusi strategis negara yang memiliki fungsi, tugas, serta kewenangan berbeda berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Soroti Kepastian Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Negara

Dalam pengaduannya, JAGAKARTA mendasarkan permintaan pemeriksaan dan klarifikasi pada sejumlah ketentuan hukum, antara lain Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Secara khusus, Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Sementara itu, Pasal 69 huruf j dalam undang-undang yang sama mengatur persyaratan kesediaan calon Kepala BNN untuk melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjabat sebagai Kepala BNN.

JAGAKARTA berpandangan bahwa ketentuan tersebut perlu dipahami secara sistematis, terutama terkait mekanisme pengangkatan, pemberhentian, serta peralihan kewenangan pejabat negara.

“Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang penyelenggaraan kekuasaannya dapat dibiarkan berada dalam ketidakjelasan administratif. Setiap jabatan publik memiliki dasar hukum, batas kewenangan, serta konsekuensi pertanggungjawaban. Karena itu, tidak boleh ada ruang abu-abu mengenai siapa yang secara sah menduduki suatu jabatan dan menjalankan kewenangan pemerintahan,” kata Piere.

Ia menambahkan, apabila pemberhentian dari jabatan Kepala BNN telah dilakukan, pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai keputusan administratif yang menjadi dasarnya.

Sebaliknya, apabila belum terdapat keputusan pemberhentian, menurutnya, kondisi tersebut perlu diperiksa secara objektif untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab jabatan.

Empat Tuntutan JAGAKARTA kepada Presiden Prabowo Subianto

Melalui surat pengaduan yang telah disampaikan ke Sekretariat Negara, JAGAKARTA mengajukan empat permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pertama, meminta Presiden melakukan pemeriksaan dan klarifikasi administratif secara menyeluruh terhadap status jabatan Suyudi Ario Seto yang diduga merangkap jabatan sebagai Kepala BNN dan Kapolri.

Kedua, meminta kepastian mengenai keberadaan, keabsahan, dan status hukum Keputusan Presiden tentang pemberhentian Suyudi Ario Seto dari jabatan Kepala BNN, termasuk nomor keputusan, tanggal penetapan, serta waktu mulai berlakunya keputusan tersebut. JAGAKARTA juga meminta penjelasan mengenai dasar hukum penunjukan pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala BNN.

Ketiga, meminta pemerintah mengambil langkah administratif dan tindakan korektif sesuai peraturan perundang-undangan apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya rangkap jabatan, ketidaktertiban administrasi, atau ketidaksesuaian prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara.

Keempat, meminta jawaban dan penjelasan tertulis secara resmi kepada JAGAKARTA mengenai hasil pemeriksaan serta tindak lanjut atas pengaduan masyarakat tersebut.

Minta Presiden Prabowo Berikan Klarifikasi Resmi

Piere menegaskan bahwa JAGAKARTA tetap menghormati kewenangan konstitusional Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ia menyatakan pengaduan tersebut bukan tuduhan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum, melainkan permintaan agar pemerintah melakukan pemeriksaan administratif secara objektif, transparan, dan terbuka.

“Kami tidak sedang membangun tuduhan tanpa dasar ataupun mendahului hasil pemeriksaan. Justru karena kami menghormati prinsip negara hukum, kami meminta Presiden memberikan klarifikasi secara resmi. Apabila seluruh proses administrasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan, sampaikan kepada publik. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka harus dilakukan pembenahan dan tindakan korektif sesuai hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Menurut Piere, transparansi mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Ia juga mengingatkan agar persoalan administratif yang menyangkut pimpinan lembaga strategis negara tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan resmi.

JAGAKARTA Siap Kawal Tindak Lanjut Pengaduan

JAGAKARTA menyatakan akan terus mengawal tindak lanjut pengaduan masyarakat yang telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Sekretariat Negara.

Organisasi tersebut memandang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari partisipasi demokratis masyarakat dalam memastikan kekuasaan negara tetap berjalan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap pengaduan ini. Kami menunggu jawaban dan klarifikasi resmi dari pemerintah. JAGAKARTA akan terus mengawal persoalan ini secara konstitusional, objektif, dan bertanggung jawab karena bagi kami, kepastian hukum dan akuntabilitas penyelenggaraan negara tidak boleh dikompromikan,” pungkas Piere.

JAGAKARTA menegaskan bahwa seluruh proses pengawasan dan tindak lanjut pengaduan akan tetap mengedepankan prinsip hukum, objektivitas, serta penghormatan terhadap kewenangan masing-masing lembaga negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *