PIKIRANMERDEKANEWS.COM, Jakarta, 10 November 2026 – Peringatan 81 Tahun Hari Pahlawan bukan sekadar seremoni untuk mengenang jasa para pejuang bangsa, melainkan momentum refleksi sekaligus pengingat bahwa kemerdekaan harus diwujudkan melalui keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan negara kepada rakyat.
Di tengah berbagai persoalan kebangsaan yang masih dihadapi Indonesia, mulai dari krisis lingkungan, ketidakstabilan ekonomi, persoalan penegakan hukum, ketimpangan agraria, mahalnya akses pendidikan, hingga belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, negara tidak boleh kehilangan arah dalam menjalankan amanat konstitusi.
Kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan tidak boleh berhenti sebagai simbol sejarah. Kemerdekaan harus hadir dalam kehidupan rakyat melalui kepastian hukum, pemerataan kesejahteraan, perlindungan hak asasi manusia, serta kebijakan negara yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Dalam momentum tersebut, DPC PERMAHI Jakarta Timur bersama BEMNUS DKI Jakarta dan sejumlah elemen mahasiswa menyampaikan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral, intelektual, dan konstitusional untuk terus mengawal jalannya pemerintahan, mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, serta memastikan kekuasaan dijalankan berdasarkan prinsip negara hukum dan demokrasi.
Ketua DPC PERMAHI Jakarta Timur, Reinnel Lailossa, menegaskan:
“Semangat kepahlawanan tidak boleh hanya kita rayakan melalui upacara dan penghormatan simbolik. Hari Pahlawan harus menjadi momentum untuk mempertanyakan sejauh mana negara benar-benar hadir bagi rakyatnya. Jangan sampai kita hanya mewarisi cerita tentang keberanian para pahlawan, tetapi kehilangan keberanian untuk melawan ketidakadilan hari ini.”
Menurut PERMAHI Jakarta Timur, mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara tetap berada dalam koridor konstitusi. Kritik terhadap pemerintah bukan bentuk penolakan terhadap negara, melainkan bagian dari tanggung jawab warga negara dalam menjaga demokrasi dan mengoreksi jalannya pemerintahan.
Sementara itu, BEMNUS DKI Jakarta menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa tidak boleh berhenti pada kritik dan pernyataan sikap semata.
“Persoalan bangsa hari ini membutuhkan keberanian politik dan keberpihakan nyata dari pemerintah. Rakyat membutuhkan keadilan, bukan sekadar janji; membutuhkan kebijakan yang menyelesaikan persoalan, bukan kebijakan yang justru menambah beban masyarakat. Mahasiswa harus tetap berdiri bersama rakyat dan menjadi kekuatan kontrol terhadap jalannya kekuasaan,” tegas perwakilan BEMNUS DKI Jakarta.
TUJUH TUNTUTAN RAKYAT
Oleh karena itu, dalam momentum 81 Tahun Hari Pahlawan, DPC PERMAHI Jakarta Timur bersama BEMNUS DKI Jakarta, BEM UIJ, BEM UBARA, BEM IBI Kosgoro, BEM STMIK Jakarta, BEM STPI, BEM IBLAM, dan DPM UNKRIS Serta Mahasiswa Borobudur menyampaikan tujuh tuntutan sebagai berikut:
1. Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional serta usut tuntas perusahaan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2. Stabilkan Perekonomian Nasional
3. Percepat Reformasi Polri, Berantas Korupsi, dan Hentikan Abuse of Power
4. Wujudkan Reforma Agraria Sejati.
5. Wujudkan Pendidikan Gratis.
6. Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat
7. Evaluasi Kebijakan dan Seluruh Program Presiden guna memastikan setiap program berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
KAWAL JANJI PENUNTASAN HAM DAN PENGESAHAN RUU PERAMPASAN ASET
Selain menyampaikan tujuh tuntutan tersebut, PERMAHI Jakarta Timur bersama elemen mahasiswa juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal janji penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), baik pelanggaran HAM masa lalu maupun masa kini, hingga momentum peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2026.
Tidak boleh ada impunitas bagi siapa pun yang terbukti bertanggung jawab atas pelanggaran HAM. Negara harus menunjukkan keseriusan dalam menghadirkan keadilan, mengungkap kebenaran, memberikan pemulihan kepada korban, serta memastikan peristiwa serupa tidak terulang kembali.
Selain itu, mahasiswa juga akan terus mengawal komitmen pengesahan RUU Perampasan Aset yang ditargetkan pada 15 Desember 2026. Bagi kami, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku, tetapi juga harus memastikan bahwa aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dapat dirampas dan dikembalikan untuk kepentingan negara dan rakyat sesuai ketentuan hukum.
PERMAHI Jakarta Timur dan BEMNUS DKI Jakarta menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa tidak selesai pada satu momentum aksi ataupun peringatan hari besar nasional.
Hari Pahlawan harus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan membutuhkan keberanian untuk bersuara, keberanian untuk mengoreksi kekuasaan, dan keberanian untuk memperjuangkan keadilan.
Kami tidak sedang melawan negara. Kami sedang mengingatkan negara agar tidak melupakan tujuan kemerdekaan.
HIDUP MAHASISWA! HIDUP RAKYAT INDONESIA!
DPC PERMAHI JAKARTA TIMUR
BEMNUS DKI JAKARTA












