PIKIRANMERDEKANEWS.COM, JAKARTA – Isu dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat penting mengenai perlunya penegakan hukum yang tegas serta pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparatur negara.
Ketua Komisi Penataan Organisasi DPP Partai Ummat, Dr. Jamai Suni, S.E., M.M., menilai bahwa hukum harus menjadi fondasi utama dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.
Menurutnya, setiap tindakan yang diduga melanggar ketentuan hukum harus ditangani melalui mekanisme yang berlaku tanpa membedakan jabatan, kedudukan, maupun latar belakang pihak yang terlibat.
Dr. Jamai menjelaskan bahwa norma hukum memiliki sejumlah fungsi mendasar dalam kehidupan bernegara.
Pertama, sebagai pedoman perilaku. Hukum memberikan batasan yang jelas mengenai tindakan yang diperbolehkan dan dilarang sehingga setiap individu maupun aparatur negara memahami tanggung jawabnya.
Kedua, sebagai instrumen pengendalian sosial atau social control. Hukum berfungsi mengawasi sekaligus mengarahkan perilaku masyarakat dan penyelenggara negara agar tidak menyimpang dari ketentuan serta nilai yang berlaku.
Ketiga, menciptakan ketertiban dan keamanan. Keberadaan hukum diperlukan untuk menjaga situasi sosial tetap stabil, terstruktur, dan terhindar dari kekacauan.
Dalam kaitannya dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, Dr. Jamai menilai bahwa proses klarifikasi dan pemeriksaan harus dilakukan secara profesional untuk memastikan kebenaran informasi serta menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.
Ia mengingatkan bahwa penggunaan kewenangan negara, termasuk kewenangan pengumpulan informasi, harus memiliki dasar hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
Menurutnya, penegakan hukum yang objektif akan menjadi bukti bahwa negara memiliki mekanisme untuk mengoreksi setiap penyimpangan yang terjadi di dalam institusinya sendiri.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan internal dan eksternal agar kewenangan aparatur negara tidak disalahgunakan.
Pengawasan yang kuat diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan, penyimpangan jabatan, serta praktik yang dapat merugikan kepentingan nasional.
Dr. Jamai berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel.
Baginya, supremasi hukum merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Tidak boleh ada kepentingan individu maupun kelompok yang ditempatkan lebih tinggi daripada konstitusi dan kepentingan negara.
Dengan demikian, penanganan dugaan penyadapan tersebut diharapkan dapat menjadi momentum memperkuat integritas lembaga, memperbaiki tata kelola kelembagaan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara.












