PIKIRANMERDEKANEWS.COM, JAKARTA – Panglima Besar Brigade Komando LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Johny Ismail, menyatakan dukungannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan penyidikan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Dukungan tersebut disampaikan Johny saat mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2026), bersama Wakil Presiden LSM LIRA, H. Samsudin, S.H., M.H.
Dalam kunjungan itu, keduanya meminta KPK tetap tegas menjalankan proses penyidikan, termasuk mempertimbangkan upaya pemanggilan paksa terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang disebut telah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi.
Johny menilai, pemenuhan panggilan penyidik merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran proses hukum. Ia berharap KPK dapat mengambil langkah sesuai kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Saya mendukung dan berharap KPK mau memanggil paksa Nusron Wahid. Saya yakin KPK mampu mengambil tindakan sesuai kewenangannya,” tegas Johny.
Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum sangat bergantung pada konsistensi aparat dalam memperlakukan setiap orang secara setara.
“Kalau rakyat kecil dipanggil KPK, langsung datang. Masa seorang menteri dua kali mangkir?” ujarnya.
Menurut Johny, KPK harus memastikan penyidikan tetap berjalan dan seluruh pihak yang keterangannya dibutuhkan dapat dimintai keterangan sesuai prosedur hukum. Ia menegaskan bahwa dukungan Brigade Komando LIRA ditujukan untuk mendorong penegakan hukum yang profesional dan tidak dipengaruhi kedudukan pihak yang diperiksa.
Sementara itu, Wakil Presiden LSM LIRA, H. Samsudin, S.H., M.H., meminta pimpinan dan penyidik KPK tidak ragu menggunakan kewenangan yang tersedia apabila persyaratan hukum untuk melakukan upaya paksa telah terpenuhi.
“Kami dari LIRA datang ke KPK hari ini untuk memberikan dukungan penuh kepada pimpinan dan penyidik KPK. Jangan ragu! Hukum harus sama di hadapan semua orang. Tidak ada pejabat yang kebal hukum!” kata Samsudin.
Samsudin yang juga menjabat sebagai Gubernur LSM LIRA Jawa Timur menegaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan penanganan perkara tersebut. Ia berharap dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor dapat diusut secara menyeluruh berdasarkan bukti dan fakta penyidikan.
Perkara tersebut turut menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di bidang pertanahan dan dugaan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Informasi mengenai kemungkinan langkah pemanggilan paksa terhadap Nusron Wahid juga menjadi sorotan. Namun, keputusan mengenai tindakan tersebut sepenuhnya berada di tangan KPK dan harus didasarkan pada hasil evaluasi penyidik serta ketentuan hukum yang berlaku.
LIRA menegaskan dukungan kepada KPK bukan berarti mengabaikan asas praduga tak bersalah. Setiap pihak yang diperiksa tetap memiliki hak hukum, sementara penyidik berkewajiban mengungkap perkara secara objektif dan bertanggung jawab.
Johny menyatakan Brigade Komando LIRA siap mengawal aspirasi pemberantasan korupsi secara tertib dan sesuai ketentuan hukum.
“Kami akan kawal. Jangan biarkan kasus HGB Summarecon ini menguap,” menjadi pesan yang disampaikan dalam dukungan LIRA terhadap upaya penegakan hukum.
Melalui dukungan tersebut, LIRA berharap KPK mampu menjaga independensi dan menunjukkan komitmen dalam menangani dugaan korupsi, termasuk perkara yang menjadi perhatian masyarakat luas.












